URECA Memainkan Peranan dalam Nation Building

Oleh: Siauw Tiong Djin
September 2007

Reuni URECA (Universitas Respublica) ke V yang diselenggarakan di Bandung pada awal bulan September 2007 memperkuat keyakinan bahwa URECA di masa hidupnya memainkan peranan penting dalam membangun bangsa Indonesia – Nasion Indonesia – sebuah nasion yang terdiri dari berbagai suku, termasuk suku Tionghoa.

Acara-acara sosial kesenian yang diadakan pada Reuni yang disinggung menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar peserta Reuni ini berasal dari komunitas Tionghoa, bahkan dari komunitas Tionghoa totok, ke-Indonesiaan para pengunjung sangat nampak dan tidak akan bisa dibantah oleh siapa-pun.

Ke- Indonesiaan yang dimaksud adalah merasakan dirinya seorang Indonesia, mencintai kebudayaan dan kesenian Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan menerima Indone sia sebagai tanah airnya.

Hal ini nampak dari berbagai pertunjukan paduan suara, nyanyian bebas, permainan angk lung, deklamasi, hingga tari-tarian bersama. Seseorang yang tidak mencintai Indonesia tidak akan bisa menjiwai kebudayaan Indonesia seperti yang ditunjukkan pada acara-acara yang disinggung di atas.

Benny Setiono yang kini aktif berperan di bidang politik menyatakan: "…acara ini benar-benar membawa nostalgia yang mengesankan. Rasanya kita ini seperti di URECA dulu, diajak untuk mencintai Indonesia…". Nancy Wijaya, yang juga tidak kalah aktifnya dalam kegiatan berbagai organisasi menyatakan: "…kepahaman tentang Indonesia dan kecintaan terhadap Indonesia bangkit setelah kami masuk ke URECA. Sebelumnya kami yang berasal dari sekolah-sekolah Tionghoa hanya fasih berbicara dalam bahasa Tiong hoa dan lebih mengenal kebudayaan Tiongkok. Masa kuliah di URECA merupakan masa yang sangat membahagiakan saya…".

Peranan URECA dalam sejarah Indonesia menjadi lebih bermakna bilamana kita mempe lajari asal usul kelahiran dan pengembangannya.

Universitas Respublica (yang mengandung pengertian Universitas untuk Kepentingan Umum atau Universitas yang berbakti untuk masyarakat) merupakan bagian penting Baperki – Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia.

Baperki didirikan pada tahun 1954 untuk melawan arus politik yang ingin menjadikan sebanyak mungkin WNI keturunan Tionghoa memiliki status hukum asing di Indonesia. Para pendirinya beranggapan bahwa Indonesia adalah tanah air komunitas Tionghoa di Indonesia dan komunitas Tionghoa adalah bagian yang tak terpisahkan dari tubuh bangsa Indonesia. Dengan demikian mereka menginginkan sebanyak mungkin orang Tionghoa yang lahir di Indonesia memiliki status hukum sebagai Warga Negara Indonesia.

Baperki-pun gigih memperjuangkan terwujudnya sebuah Nasion Indonesia -- bangsa Indonesia -- yang mengakui kehadiran dan mempertahankan keberadaan berbagai suku etnis termasuk suku Tionghoa. Nasion yang dimaksud tentunya tidak mengenal adanya Indonesian race, sehingga terminologi Indonesia Asli atau pribumi tidak memiliki arti hukum yang bisa dipergunakan untuk mendiskriminasikan komunitas Tionghoa.

Baperki mulai terlibat dalam bidang pendidikan pada tahun 1958, di waktu mana keluar kebijakan pemerintah yang melarang pelajar WNI bersekolah di sekolah-sekolah Tiong hoa. Sampai saat itu, karena sangat terbatasnya jumlah sekolah-sekolah negara yang bisa menampung siswa yang berasal dari komunitas Tionghoa dan adanya persepsi bahwa sekolah-sekolah negara memiliki kwalitas yang kurang memadai, sebagian besar siswa Tionghoa, baik yang WNI maupun WNA, belajar di sekolah-sekolah Tionghoa yg meng gunakan kurikulum bahasa Tionghoa. Sekolah-sekolah ini dikelola oleh organisasi-organi sasi Tionghoa yang pada umumnya berkiblat ke Tiongkok.

Peraturan yang disinggung dikeluarkan dan dilaksanakan tanpa pertimbangan adanya penampungan tempat di sekolah-sekolah yang ada sehingga menimbulkan keresahan di pihak para orang tua. Baperki mengambil inisiatip untuk berperan. Pimpinan Baperki dengan gerak cepat mencapai persetujuan dengan berbagai organisasi pengelola sekolah-sekolah Tionghoa di beberapa kota besar di pulau Jawa: kawasan sekolah-sekolah dibagi, sesuai dengan jumlah siswa yang WNI dan yang WNA. Kalau yang WNI berjumlah seki tar 30% dari jumlah total, sekitar 30% dari kawasan sekolah yang bersangkutan dijadikan sekolah Baperki, dengan kurikulum nasional. Ini menyebabkan dalam waktu "sekejap", Yayasan Pendidikan Baperki yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan, bisa memiliki ratus an sekolah, dari SD hingga SMA, yang mampu menampung ratusan ribu jumlah siswa, sebagian besar darinya berasal dari komunitas Tionghoa yang WNI.

Sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya keinginan untuk menampung sebanyak mungkin siswa yg tidak memiliki kesempatan untuk belajar pada tingkat universitas melu lu karena latar belakang etnisitasnya, pada tahun yg sama Baperki mengambil inisiatip untuk mendirikan universitas, yg pada mulanya dinamakan Universitas Baperki di Jakarta. Pada mulanya kuliah dilakukan di gedung-gedung sekolah-sekolah Baperki di Jakarta.

Inisiatip ini mengundang dukungan luas dari komunitas Tionghoa. Sumbangan mengalir deras. Pada tahun 1959-1960, Siauw Giok Tjhan-pun menerima beberapa tawaran tanah yg bisa digarap untuk pembangunan gedung-gedung universitas, gratis.

Dua kawasan dipertimbangkan. Satu terletak di daerah yg kini dikenal sebagai Pluit, milik tokoh Tiong hoa yg ternama dan yg mengenal Siauw sejak zaman pendudukan Jepang, Tan Kah Kee. Yg lain terletak di kawasan Grogol, tanah yg dimiliki oleh DKI Jakarta, atas tawaran gu bernur Sumarno. Akhirnya Yayasan Pendidikan Baperki memilih tanah di Grogol.

Pemba ngunan gedung-gedung universitas Baperki dimulai pada tahun 1960, dimulai dengan gedung fakultas kedokteran gigi, disusul dengan gedung-gedung fakultas hukum, sastra, kedokteran dan teknik.

Yg menarik adalah untuk mempercepat dan mengurangi ongkos pembangunan, desain gedung-gedung tersebut dan pembangunannya juga dilakukan oleh para mahasiswa dan para dosen secara gotong royong.. Mungkin di dunia hanya Universitas Baperki yg meng ikutsertakan para dosen dan mahasiwa-nya dalam pembangunan gedung-gedung kuliah.

Sebagian gedung2 baru ini rampung pada tahun 1962. Dalam upacara peresmian pembu kaan gedung2 baru ini, nama Universitas Baperki diubah menjadi Universi tas Respublica yg lebih dikenal sebagai URECA.

Prestasi URECA sebagai badan pendidikan tingkat sarjana diakui. Untuk fakultas Kedok teran gigi dan teknik, ijasah URECA diakui oleh Departemen Pendidikan sebagai ijasah sarjana penuh. Pada tahun 1965, pengakuan untuk fakultas lainnya sedang diperjuangkan. Sayangnya sebelum tercapai, pergantian iklim politik pada Oktober 1965, secara dramatic mengubah posisi URECA.
Prinsip pendidikan Baperki dilaksanakan secara patuh, yaitu: pendidikan bukan barang dagangan. Yg mampu diminta untuk memberi sumbangan besar sedangkan yg tidak mam pu membayar sedikit atau bahkan gratis.

Dalam waktu yang bersamaan Yayasan Pendidikan Baperki mulai membangun kampus-kampus universitas-nya di beberapa kota besar di pulau Jawa. Jumlah mahasiswa juga kian meningkat hingga hampir 10 ribu pada tahun 1965.

Melalui institusi pendidikan inilah Baperki giat menyebarluaskan konsep nasion building dengan penekanan integrasi wajar, yaitu menjadi orang Indonesia sejati tanpa penanggal an ciri2 ethnisitas dan bahu membahu dengan suku lainnya membangun bangsa Indone sia.
Melalui dunia pendidikan ini, Baperki memberi pendidikan politik kepada para siswanya. Pendidikan yg mendorong mereka untuk secara sadar terlibat dalam berbagai kegiatan yg ber-orientasi ke Indonesia, demi Indonesia dan sebagai orang Indonesia.

Salah satu upaya efektif dalam membangkitkan kecintaan terhadap Indonesia berkaitan dengan kegiatan pengenalan kebudayaan Indonesia, terutama tari-tarian dan lagu2 Indo nesia. Acara2 kesenian yg kerap dipentaskan oleh para mahasiswa di kampus2 URECA mencerminkan bagaimana para pemuda pemudi keturunan Tionghoa telah menjiwai kebudayaan Indonesia. Bung Karno sering meminta penari2 Tionghoa yg memperoleh pengarahan Baperki untuk berperan di dalam acara2 resmi kenegaraan.

Karena institusi pendidikan ini diprakarsai dan dibentuk untuk menampung mereka yg ti dak memperoleh kesempatan belajar di tanah airnya sendiri, dan kelompok komunitas Tionghoa yang ditimpa kebijakan diskriminasi ini, sekolah-sekolah Baperki dan URECA dipenuhi oleh siswa Tionghoa. Cukup banyak yang berasa dari suku lainnya, tetapi mere ka merupakan minoritas kecil. Ini memang menimbulkan kesan bahwa Institusi pendidik an Baperki bersifat eksklusif, terbatas untuk komunitas Tionghoa saja.

Akan tetapi kegiatan2 yg disinggung di atas menunjukkan bahwa ke-eksklusifannya ter batas pada berkumpulnya sekelompok orang dari sebuah komunitas etnis. Makna per kumpulannya dan program politiknya berkiblat ke Indonesia. Yg berada dalam naungan ini diajak untuk mencintai dan berbakti untuk Indonesia. Institusi pendidikan Baperki, ter utama URECA dikerahkan untuk mendorong semua siswanya untuk memiliki kesadaran tinggi dalam membangun Nasion Indonesia.

Bilamana pada awalnya institusi pendidikan Baperki hanya mengakomodasi Warga Nega ra Indonesia, pada masa pengembangannya, cukup banyak mereka yang masih WNA dite rima. Alasan Baperki adalah mereka yang masih WNA ini perlu didorong untuk menjadi WNI dan menerima Indonesia sebagai tanah airnya.

Sayangnya kehadiran institusi pendidikan Baperki baik di tingkat sekolah dasar sampai atas, mapun universitas yg memiliki sumbangsih positif ini, berumur pendek. Perubahan iklim politik pada Oktober 1965 memojokkan posisi politik Baperki yg karena berbagai pertimbangan politik di masa polarisasi politik, memilih untuk berada di perahu kelom pok kiri yg kalah angin.
Pada tanggal 15 Oktober 1965, kampus URECA di Grogol diserang ribuan massa yg didu kung oleh kekuatan militer. Ratusan mahasiswa URECA yg kebetulan berada di kampus dengan gagah berani mempertahankan kampus-nya dan mampu bertahan selama lebih dari 30 menit. Karena jumlah penyerang jauh lebih tinggi dan mereka memperoleh du kungan bersenjata dari pihak militer, pertahanan patah dan kampus URECA dibakar.

Pada tahun 1966 pemerintah memprakarsai pengambil alihan URECA yg kemudian dina makan Universitas Trisakti. Pintu gerbang pendidikan universitas terbuka lagi dengan program pendidikan yg lain. Penekanan tentang nasion building yg berkaitan dengan pen didikan politik hilang. Dan Trisakti kemudian berkembang sebagai universitas swasta yg tidak bisa dijangkau oleh orang2- yg tidak mampu.

Walaupun berumur pendek, pendidikan politik yg ditanamkan di dalam benak para maha siswanya ternyata melekat. Cukup banyak mantan mahasiswa URECA memainkan peran an penting di berbagai organisasi, sosial maupun politik. Sikap ke Indonesiaan ini jelas nampak di acara Reuni URECA ke V dan acara-acara Reuni sebelumnya – lebih dari 40 tahun kemudian.
Trauma politik yg diderita para mahasiswa URECA cukup berat. Banyak diantaranya ma sih khawatir menunjukkan ke masyarakat bahwa mereka berhubungan dengan URE CA. Bahkan banyak yg tidak menceritakan ke para anaknya bahwa mereka itu mantan URECA. Dan tentu banyak pula yg tidak menceritakan apa itu URECA dan apa alasan hidup Baperki kepada para anaknya atau kerabatnya.

Rasa khawatir ini kiranya tidak lagi beralasan. Zaman sudah berubah. Kiri atau kanan sudah tidak menjadi persoalan yg perlu diperdebatkan. RRT sudah bergandengan tangan dengan negara2 barat yg pernah memusuhinya dalam kegiatan ekonomi di berbagai bidang dan tingkat.
Para mantan URECA hendaknya mulai giat mengajak anak dan cucunya untuk memiliki kesadaran yang mereka telah garap selama belajar di URECA: menganggap Indonesia se bagai tanah airnya dan berbakti untuknya.

Generasi muda perlu didorong untuk dengan aktif memperjuangkan lenyapnya rasisme di Indonesia, dimulai dengan pengubahan UU, peraturan pemerintah dan sendi-sendi hukum lainnya yang mengandung rasisme; diikuti dengan kegiatan yang menanamkan kesadaran di kalangan komunitas Tionghoa untuk mengintegrasikan dirinya dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan politik memba ngun Indonesia. Dan mengajak suku-suku lainnya dalam membangun Nasion Indonesia.

Kiranya inilah harapan mulia para pendiri Yayasan Pendidikan Baperki yg mengelola URECA dengan susah payah lebih dari 40 tahun yg lalu. Dan para mantan URECA memiliki moral obligation untuk memenuhinya.

Panasnya Politik, Panasnya Pontianak

Oleh Andreas Harsono

Awalnya acara tahlilan. Ia diadakan satu keluarga Melayu, di Gang Tujuhbelas No. 4. Rumahnya tembok dan atap seng, dalam sebuah lorong, sepanjang kurang lebih 100 meter, di daerah Tanjung Pura, pusat kota Pontianak.

Ketika Mei lalu saya mengunjunginya, lorong ini terkesan asri, jalanan semen cor. Rumah dua lantai atau tiga lantai, ada juga yang rumah kayu. Andrew Yuen, seorang wartawan yang dibesarkan di sini pada 1990an, mengatakan nama “tujuhbelas” muncul karena dulu hanya ada 17 rumah.

Kamis 6 Desember 2007, tahlilan diadakan untuk 40 hari meninggalnya Syarifah Usmulyana, anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Dia meninggal pada usia 36 tahun. “Acara itu seyogyanya akan dilaksanakan ba’da sholat isya’ mengundang masyarakat sekitar, seluruh keluarga besar,” kata Syarif Usmardan, adik almarhumah.

Usmardan bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. Malam itu Usmardan datang bersama mertua, isteri dan ketiga anak mereka. Di mulut gang, dia memperhatikan mobil milik abangnya, Syarif Usmulyono, ternyata tergores sepanjang sisi kiri. Usmardan memberitahu si abang.

Syarif Usmulyono segera keluar dan memeriksa goresan BMW tipe 520i itu. Usmulyono memeriksa mobil-mobil di seluruh gang. Hasilnya, dia curiga satu Toyota Kijang milik tetangga mereka, Arief Hartono, dosen STIE Widya Dharma Pontianak. Menurut Usmardan, ada goresan di sudut kanan depan Toyota Kijang, yang kemungkinan cocok dengan luka di BMW.

Usmulyono masuk dan menanyakan kepada “amoy” di rumah itu. Amoy ini adalah isteri Arief Hartono. Si nyonya menjawab bahwa mobil mereka sudah dua hari tak keluar. Suaminya, Arief Hartono juga mengatakan pada saya, “Sopir saya nggak masuk dua hari.”

Usmulyono pergi ke mulut gang. Seorang tukang parkir bilang Toyota Kijang tersebut baru saja masuk gang. Usmulyono jadi emosi. Dia kembali mendatangi rumah Arief. Dia menuduh si nyonya berbohong. Menurut Usmardan, si nyonya mengaku memang mobil itu baru saja masuk tapi menolak tuduhan menyerempet BMW.

Perang mulut menarik perhatian Gouw Ek San, tetangga Arief. Menurut Andreas Acui Simanjaya, seorang politikus Tionghoa dan kenalan Ek San, Ek San baru beli bubur. Ek San turun dari motor. Usmulyono minta Ek San jangan ikut campur.

Ek San merasa teriakan Usmulyono menekan isteri Arief. Ek San mengeluarkan gantungan kunci rumah, terbuat dari besi, dari sakunya. Ek San badannya besar dan atletis. Syarif Usmardan mengatakan Usmulyono melihat Ek San mengeluarkan “roti kalung” dari sakunya. Ini alat perkelahian jarak pendek. Biasanya ia dikepal dan dilingkarkan di tangan. Usmulyono mundur.

Pertengkaran ini membuat Syarif Mustafa, seorang kerabat yang sudah agak berumur, datang melerai. Tahlilan akan segera dimulai. Sudah ada 50-an orang berkumpul. Kurang elok bila beradu mulut. Mereka toh juga tetangga.

Ek San mengira Mustafa hendak mengeroyoknya. Dia menonjok Mustafa. “Sekali tinju. Hidung abang ipar saya patah,” kata Usmardan. Ini mendorong tiga lelaki Melayu menyerang Ek San. Menurut Usmardan, abangnya melihat ada dua bujang Tionghoa, antara umur 17 hingga 19 tahun. Namun mereka lari lebih dulu. Menurut Simanjaya, satu di antaranya adalah anak Arief Hartono.

Syarif Usmulyanto, adik bungsu Usmardan, menganggap Ek San “sok pahlawan.” Usmulyanto dan Usmardan ikut meyerang Ek San. Lima lawan satu. Ek San terpojok. Dia dipukuli ramai-ramai. Syarif Mahmud, seorang kerabat yang polisi, melerai dan melindungi Ek San. “Nantek kalau anak orang nih mati, kitak semue masok penjare, maok ke kitak?” kata Mahmud, ditirukan Usmardan.

Mahmud membawa Ek San masuk ke rumah. Rombongan Usmardan kembali ke rumah duka. Tiba-tiba Syarif Mustafa keluar dengan muka berlumuran darah. Mustafa hendak dibawa ke rumah sakit Santo Antonius. “Kami kembali histeris dan emosional. Kami serentak berusaha membongkar paksa ruko Ikhsan dengan cara menarik teralis besinya,” kata Usmardan. Mereka melempar rumah dengan batu. Beberapa kaca jendela pecah. Ek San tak kunjung keluar. Isteri Ek San menelepon polisi. Menurut Andreas Acui Simanjaya, sekitar pukul 20:00 polisi mendatangi rumah Ek San dan membawanya ke kantor polisi.

Suasana tahlilan jadi campur baur. Syarif Mahmud memimpin tahlilan hingga usai sekitar pukul 20:30. Entah siapa yang memulai, desas-desus beredar di Pontianak bahwa ada keluarga Melayu tahlilan, diserang orang Tionghoa bernama “Ikhsan.”

Isunya, Melayu versus Cina. Desas-desusnya, mobil orang Tionghoa ini diserempet dan dia mencari pelaku di tempat tahlilan. Massa mulai berdatangan ke Gang Tujuhbelas. Rumah Ek San dilempari batu. Pukul 21:00 ada pencegatan terhadap orang Tionghoa di Jalan Tanjung Pura.

Salah seorang yang dicurigai polisi adalah Erwan Irawan, ketua Persatuan Masyarakat Melayu Kalbar (Permak), yang juga dikenal sebagai “preman.” Erwan mengatakan pada saya bahwa polisi “monitor” dirinya. Erwan ada di Gang Tujuhbelas sekitar pukul 20:00. Dia bertemu dengan beberapa polisi. Dia juga lihat banyak orang Permak. “Wajah saya ada di Trans TV, Metro TV, masuk TV.”

“Padahal posisi saya menenangkan warga saya. Kapoltabes Awang (Anwaruddin) mendengar (soal) saya dari Jakarta.”

“Kalau saya pikir macam-macam, rusak Pontianak ini.”

“Kalau saya (mau bikin rusuh), saya hantam di Siantan, Sungai Jawi.”

“Saya pikir dampaknya besar. Terjadi penjarahan, pembantaian, pemerkosaan.”

“Saya tidak mampu menanggung resiko itu.”

Erwan minta anak buahnya “menjaga” Gang Tujuhbelas. Dia berjanji pada polisi, “Dua hari aman Pak!”

Pukul 23:00 beberapa orang mendatangi kelenteng Nam Tau, Jalan Ketapang, sekitar 500 meter dari Gang Tujuhbelas. Malam itu kelenteng sepi, tak ada yang jaga, tak ada yang berdoa. Mereka menjebol pintu teralis kelenteng serta merusak delapan hiolo (tempat sembayang), patung-patung serta sebuah mobil Honda CRV dan motor besar di halaman kelenteng. Menurut Lim Cai Hong alias Suhu Ong, pendeta kelenteng Nam Tau, “Disini sebenarnya tak ada sangkut pautnya. Tersangka yang di Gang Tujuhbelas tak ada apa-apanya dengan kita.” Hingga kini para pelaku belum diketahui.

Tengah malam, massa mengepung rumah Ek San. Pasukan Brigade Mobile mengungsikan isteri dan anak Ek San. Rumah itu pun dihancurkan massa. Polisi tampaknya tak bisa mencegah rumah Ek San dirusak. Semua perabot dan mobil Mitsubishi Grandish milik Ek San dirusak. Kerugian total keluarga ini sekitar Rp 650 juta.

Di Jakarta saya menerima pesan pendek dari Nur Iskandar, pemimpin redaksi harian Borneo Tribune. Dia minta masukan: diberitakan atau tidak? Kalau diberitakan, dia kuatir kegentingan meluas. Kalau tak diberitakan, dia merasa masyarakat tak diberi hak untuk tahu. Saya bilang beritakan saja. Desas-desus lebih bikin genting daripada jurnalisme.

Keesokan harinya, Jumat 7 Desember, banyak media Pontianak, termasuk televisi dan harian, menaruh berita ini di halaman satu. Celakanya, ada saja yang tak akurat. “Ikhsan” secara keliru diberitakan sebagai “pemilik mobil.” Dia dibilang mondar-mandir mencari pelaku penyerempetan. Peranan Syarif Mustafa, yang dipukul Ek San, juga diberitakan terbalik dengan peran Syarif Usmulyono. Isteri Ek San, yang tak ikut sama sekali, dibilang sebagai perempuan yang menolak tuduhan Usmulyono. Ada wartawan yang menulis tahlilan “hari ke-25.” Tempat perkelahian diberitakan terjadi depan rumah tahlilan.

Media Jakarta hampir semuanya tak memuat ketegangan ini. Global TV sudah punya gambar namun editornya bilang, kalau dimuat, nanti rasialisme anti-Cina makin luas di Indonesia. Elias Ngiuk, pemimpin redaksi majalah Kalimantan Review di Pontianak, mengatakan pada saya, “Kalau kami memuatnya, justru semakin menambah meluasnya gosip.”

Di Gang Tujuhbelas, kepercayaan kepada wartawan luluh-lantak. Arief Hartono menolak wawancara. Gouw Ek San sudah pindah ke Jakarta. Keluarga dan rekan-rekannya menutup pintu informasi. Syarif Usmulyanto memandang saya dengan curiga. Beberapa warga langsung menutup pintu ketika saya sebut kata “wartawan.” Syarif Usmardan meragukan saya. Gang Tujuhbelas hanya menyediakan sederet kecurigaan ketika saya mendatangi lorong ini.

Daerah Istimewa Borneo Barat

Rumah Melayu sebuah bangunan megah dua lantai, terbuat dari kayu, terletak di Jalan Sutan Syahrir. Lantai dasar dipakai untuk kantor Majelis Adat dan Budaya Melayu. Lantai atas aula pertemuan. Ukiran-ukiran indah sekali. MABM boleh jadi adalah organisasi puak Melayu paling wah di Indonesia. Saya berkunjung ke sana dua kali untuk menemui tiga pemimpin MABM. Saya ingin tahu bagaimana MABM memandang hubungan Melayu dengan etnik lain?

Mereka yang menjelaskan termasuk cukup berumur. Raden Farid Muchsin Panjianom, ketua pemangku adat MABM, berumur 74 tahun serta Hollandsprekken, sering memakai bahasa Belanda. Abang Imien Thaha, ketua umum MABM, berumur 68 tahun. Ada juga Rusman Namsurie, sekretaris umum MABM.

Kesultanan-kesultanan Melayu di Borneo rata-rata berdiri sejak abad 16. Awalnya, ada kerajaan lokal berubah jadi kesultanan sesudah rajanya masuk Islam. Ada juga kerajaan Hindu berubah Islam. Namun ada juga yang didirikan oleh orang Arab. Raja-raja Melayu ini membangun kerajaan di Pontianak, Sambas, Mempawah, Sintang, maupun daerah lain Pulau Borneo, termasuk Kutai, Banjar, Sarawak dan Brunei. Kini Brunei masih berdaulat dan jadi salah satu negara paling kaya di dunia.

Kesultanan Pontianak didirikan penjelajah keturunan Hadramaut, Syarif Abdurrahman Alkadrie. Dia membangun Keraton Kadriah pada tahun 1771 di pinggir Sungai Kapuas. Saya beberapa kali mengunjungi keraton ini. Indah walau agak kurang terjaga.

“Sejak ratusan tahun lalu, orang Jawa banyak menetap disini, kawin campur, juga Bugis, Cina, Dayak, Melayu. Orang Cina didatangkan pada abad 16 oleh raja-raja untuk menambang emas. Banyak Cina kawin dengan Dayak di pedalaman. Di daerah pesisir, perempuan Cina kawin dengan raja-raja, jadi isteri kedua,” kata Farid Muchsin.

Pada abad 18, perhatian Eropa makin besar terhadap Asia. Kerajaan Inggris dan Belanda berunding. Hasilnya, Traktat London tahun 1824. Inggris dan Belanda sepakat membagi wilayah kekuasaan mereka jadi dua. Inggris mendapatkan India, Burma, Semenanjung Malaka, Singapura dan Sarawak. Belanda mendapatkan Sumatera, Jawa, sebagian Borneo, Sulawesi, Sunda kecil, Maluku dan sebagian Papua. Wilayah Belanda kelak jadi wilayah Indonesia.

“Tapi Belanda dalam administrasi sangat teliti,” kata Muchsin.

“Belanda sangat bagus dalam mengatur hubungan antar etnik. Tiap-tiap kawedanaan ada lo tay atau kapitan Cina. Untuk Dayak, dibentuk ketua-ketua pemangku adat atau tumenggung. Kalau Melayu, petinggi, juga Bugis. Jawa disebutnya kyai.”

“Hubungan sangat harmonis sekali. Tidak seperti sekarang.”

Di Borneo, Belanda juga tak memerintah langsung. “Kesultanan-kesultanan itu masih zelfstandig (berdiri sendiri),” kata Muchsin. Ini tidak seperti Jawa. “(Pengelolaan) Borneo itu nunggu, setelah perhatian kepada Jawa, Madura, Bali.”

Pada Maret 1942, Jepang menyerbu Asia Tenggara. Pada 1944, Jepang curiga ada upaya melawan pemerintahan militer Jepang di Pontianak. Militer Jepang mengumpulkan lebih dari seribu orang berpendidikan: sultan, dokter, guru, saudagar baik, orang Cina, Melayu, Arab dan sebagian Dayak. Semuanya dibunuh di Mandor, dekat Pontianak, pada 28 Juni 1944.

Pada Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Di Jawa sekelompok pejuang mendirikan Republik Indonesia. Pasukan Australia tiba di Pontianak guna melucuti Jepang. Pada Oktober 1945, Australia menyerahkan kekuasaan kepada Netherlands Indies Civil Administration (NICA) pimpinan Hubertus van Mook. NICA langsung melantik Syarif Hamid Alkadrie, sebagai Sultan Pontianak.

Syarif Hamid kelahiran Pontianak 1913. Ketika remaja, Hamid menempuh pendidikan akademi militer di Breda, Belanda. Dia lulus dengan pangkat letnan dua pada tahun 1936. Hamid mulai karir sebagai perwira Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Ayahnya, Syarif Mohammad Alkadrie, adalah Sultan Pontianak, yang ikut dibunuh Jepang di Mandor. Hamid mendukung kebijakan Van Mook untuk mendirikan negara-negara di bekas Hindia Belanda. Dia percaya pada federalisme untuk Indonesia. Pada Mei 1947 NICA mendirikan Daerah Istimewa Borneo Barat dengan Sultan Hamid sebagai “kepala negara.” Dia biasa disebut Sultan Hamid II.

Menurut Farid Muchsin, walau federalisme atau unitarianisme jadi debat besar di Jawa, suasana Pontianak biasa-biasa saja. “Hubungan antar etnik itu harmonis sekali,” katanya. Dia sudah remaja ketika Sultan Hamid mulai memerintah Borneo Barat.

Sultan Hamid menjadi ketua delegasi Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), pihak ketiga dalam perundingan Belanda-Indonesia, pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Agustus 1949. Hasilnya, kerajaan Belanda setuju menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949.

RIS terdiri tujuh negara bagian: Republik Indonesia (ibukota Jogjakarta), Negara Indonesia Timur (Makassar), Negara Pasundan (Bandung), Negara Jawa Timur (Surabaya namun didirikan di Bondowoso), Negara Madura, Negara Sumatra Timur (Medan) dan Negara Sumatra Selatan.

Ada juga negara-negara yang berdiri sendiri, tak tergabung dalam RIS, namun duduk dalam BFO. Struktur ini kepalanya Ratu Belanda. Ia semacam commonwealth. Mereka sudah berdaulat --macam India dan Malaysia dalam berhubungan dengan Inggris-- namun masih punya lembaga persemakmuran dengan Den Haag. Struktur BFO ini diharapkan melindungi daerah-daerah yang relatif kekuasaannya kecil. BFO meliputi sembilan daerah: Jawa Tengah, Borneo Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur (tak temasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir), Bangka, Belitung dan Riau.

Pada Januari 1950, Presiden Soekarno mengangkat Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara Zonder Porto Folio. Tugasnya, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Pada Februari 1950, tugas tersebut selesai dengan diresmikannya lambang Garuda Pancasila.

Tanpa diduga, meledak “pemberontakan” Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat pimpinan kapten KNIL Raymond Westerling. Mereka hendak bikin kudeta terhadap Presiden Soekarno. Anggota-anggotanya adalah mantan tentara KNIL di Negara Pasundan. Dalam biografinya, Memoires, Westerling menulis dia merancang kabinet bayangan bersama Mayor Gubernur Jenderal KNIL Syarif Hamid. Sultan Hamid ditangkap, diadili dan dipenjara selama 10 tahun di Jakarta.

Sultan Hamid tak bisa berbuat banyak ketika Soekarno membubarkan RIS dan BFO. Struktur negara federasi, yang memberi kuasa lebih besar kepada daerah, hanya berumur delapan bulan. Pada 17 Agustus 1950, Soekarno membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kami sangat terkejut dengan dibubarkannya kerajaan-kerajaan, kecuali Jogja pada Agustus 1950,” kata Farid Muchsin. Kerajaan-kerajaan Melayu dibubarkan, antara 1950 hingga 1956.

Disitu mulai muncul kecemburuan. “Masing-masing etnik mulai memperlihatkan kekuatan untuk menguasai pemerintahan,” kata Muchsin. Sultan Hamid juga tak bisa berbuat banyak ketika Daerah Istimewa Borneo Barat diubah jadi Provinsi Kalimantan Barat pada 1957.

Pengaruh etnik Melayu ikut layu bersama kejatuhan Sultan Hamid. Sejak Sultan Hamid meninggal pada 1978 di Jakarta, jabatan Sultan Pontianak tak diisi hingga 2004. Gubernur pertama Kalimantan Barat orang Banjarmasin, Adji Pangeran Aflus (1957) dan dilanjutkan oleh Djenal Asikin Judadibrata (1958-1959). Gubernur ketiga adalah politikus Dayak Oevaang Oeray (1960-1967).

“Kita orang Melayu tidak masalah dengan Oevaang Oeray. Palaoensoeka (wakil di Jakarta) juga moderat. Jebolan seminari di Singkawang. Oevaang pernah kursus sekolah pamong praja di Makassar,” kata Muchsin.

“Abang saya satu sekolah dengan Oevaang di Makassar.”

Pada 1965-1966 di Pulau Jawa terjadi pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Mayor Jenderal Soeharto. Jawa menyaksikan pembunuhan besar-besaran terhadap orang komunis. “Disini biasa-biasa saja,” kata Muchsin.

Baru pada 1967 militer Indonesia merasa perlu menghantam Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak, yang dulu direkrut Presiden Soekarno guna menyusup ke wilayah Malaysia. Ideologi PGRS kekiri-kirian. Mayoritas gerilyawan PGRS pemuda Tionghoa. “Tentara tidak sanggup melawan PGRS maka mereka rekrut orang Dayak,” kata Muchsin.

Maka tentara dan Dayak mengusir orang-orang Cina dari pedalaman Kalimantan. Pengungsi Tionghoa di kamp-kamp pengungsian ada sekitar 60,000 orang. Menurut Pastor Herman Josef van Hulten dalam buku Hidupku di Antara Suku Daya: Catatan Seorang Misionaris serta wartawan David Jenkins dari majalah Far Eastern Economic Review, minimal 3,000 orang Tionghoa dibunuh pada 1967.

“Maka dimulailah ketegangan antar etnik,” kata Muchsin.

Kepada Jenkins, Oevaang Oeray mengatakan bahwa ide membersihkan orang Tionghoa berasal dari dirinya.

“Kasihan Oevaang Oeray. Dia ditekan tentara,” kata Muchsin. Pada 1974, Muchsin sempat bertemu Oevaang di Jakarta, ketika Oevaang jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat era Presiden Soeharto. Oevaang bilang dirinya “susah” dan sulit pulang ke Pontianak.

Jamie Davidson dari Universitas Washington dalam tesis Ph.D, Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia, menyebut pembantaian 1967 sebagai “akar kekerasan” di Kalimantan Barat.

Muchsin lantas bicara soal pembunuhan orang Madura oleh orang Dayak di Sanggau Ledo pada 1997. Ada lebih dari 600 orang Madura dibunuh secara brutal. Pada 1999, giliran orang Melayu di Sambas membersihkan orang Madura. Sekitar 3,000 orang Madura dibunuh di Sambas. “Sekarang orang Madura tidak berani lagi kesana.”

“Sekarang hubungan antar etnik jadi sakit.” Raden Farid Muchsin Panjianom menatap saya.

Zaman Orde Baru, gubernur-gubernur Kalimantan Barat semua ditunjuk oleh Presiden Soeharto. Semuanya jenderal dan orang Jawa: Soemadi (1967–1972); Kadarusno (1972–1977); Soedjiman (1977-1987); Parjoko Suryokusumo (1987-1993) dan Aspar Aswin (1993-2003).

Imien Thaha mengingatkan saya bahwa Usman Ja’far (2003-2008) sebenarnya adalah gubernur pertama yang orang Melayu. Saya sempat melihat foto Sultan Hamid II di ruangan Imien Thaha. “Dia pejuang daerah,” kata Imien.

Ketika meninggalkan Rumah Melayu, saya baru sadar gedung itu terletak di Jalan Sutan Sjahrir, nama cendekiawan Minangkabao, yang jadi lawan Sultan Hamid tahun 1940an. Konon Westerling hendak membunuh Sjahrir maupun Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, adik kelas Sultan Hamid di Breda. Saya bertanya-tanya bagaimana bentuk Pontianak hari ini bila Sultan Hamid tak memilih Hubertus van Mook? Mungkinkah Borneo Barat masih menikmati keistimewaan macam Jogja? Mengapa Pontianak tak memiliki Jalan Sultan Hamid II?

Pertemuan Polisi

Jumat siang, 7 Desember 2007, wakil kepala polisi Pontianak Ajun Komisaris Besar Andi Musa mengundang beberapa tokoh Tionghoa serta Melayu bertemu di kantornya. Menurut Pontianak Post, ruang rapat Poltabes Pontianak, ukuran 10 x 8 meter, hari itu disesaki undangan, polisi dan wartawan.

Andi Musa menerangkan perkara Gang Tujuhbelas. Dia bilang Gouw Ek San memukul Syarif Mustafa dengan “kunci rumah.” Musa berharap para undangan bisa jadi pemimpin yang mengayomi masyarakat. "Karena ini menyangkut masalah hukum kita harapkan dukungan dari masyarakat kepada pihak kepolisian untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Apabila nanti ada yang harus kita minta keterangan, tentunya dapat mendukung kerja kepolisian," kata Musa.

Menurut Syarif Usmardan, Syarif Mohdar, salah satu peserta pertemuan, mengutuk keras tindakan semena-mena dari orang Cina di Pontianak. Mohdar mengancam akan melakukan tindakan balasan kepada “seluruh” warga Tionghoa di Pontianak.

Kardi Kahim, seorang pengusaha Tionghoa, mengatakan dia ditelepon Andi Musa untuk datang. Setelah datang, Kahim dan pemuka Tionghoa lain diumpat-umpat. Herannya, Kahim tak melihat wakil keluarga Gang Tujuhbelas tampil. “Justru wakil keluarga tidak ada,” katanya.

Suasana cukup tegang. Ada lebih dari 50 orang Melayu datang ke sana. Beberapa punya penampilan keras, argumentasi panjang lebar, kesannya militan. Mereka termasuk Erwan Irawan, Syarif Mahmud, Syarif Mohdar, Abbas Fadillah maupun Gusti Suryadarma.

Erwan Irawan dari Persatuan Masyarakat Melayu Kalbar mengatakan pada saya bahwa di Kalimantan Barat, ekonomi skala besar dikuasai orang Cina: distribusi beras, distribusi gula, distribusi LPG. Ada kekecewaan saat pemilihan gubernur November 2007. “Orang Melayu merasa dipermainkan. Mestinya, ini kesultanan Pontianak, kau pilihlah Melayu.”

“Kalau ekonomi sudah mereka yang pegang, legislatif sudah dipegang, eksekutif juga dipegang, Melayu akan dimarginalkan, akan terpinggirkan.”

“Anak-anak mereka sekolah di Amerika, Singapura, Kuching. Anak kami, cucu kami, akan tidak dapat apa-apa,” kata Erwan.

“Pontianak akan jadi Singapura kedua.”

Erwan juga keberatan orang Cina bicara bahasa Tio Chew atau Hakka dengan sesamanya. “Kan tidak wajar kalau mereka bicara dalam bahasa Cina? Wajar saja, mereka ngomongin kita. Saya menyebarkan pamflet di warung-warung kopi, supaya menggunakan bahasa Indonesia.”

“Saya ekstrim saja. Saya bilang kepada anak buah, ‘Tampar saja yang pakai bahasa lain!’

”Yosef Setiawan alias Tan Tek Sie, salah satu peserta pertemuan dari golongan Tionghoa, mengatakan pada saya, orang-orang Melayu itu shock dengan hasil pemilihan gubernur November 2007, saat mana Christiandy Sanjaya, seorang guru Tionghoa, memenangi kursi wakil gubernur dalam pemilihan bersama Cornelis, tokoh Dayak, yang menang sebagai gubernur. Ini pertama kali orang Tionghoa memenangi pemilihan wakil gubernur di Indonesia. Tan Tek Sie adalah general manager harian Kun Tien Ren Bao, suratkabar Mandarin, milik Kelompok Jawa Pos di Pontianak.

“Walikota Singkawang juga Tionghoa. Kalau pilgub bisa menang, tidak tertutup orang Tionghoa ikut pilkada. Itu ungkapan yang terjadi. Mereka tidak mau orang Tionghoa ikut. Itu dalam meeting Poltabes …. Tionghoa cukup bisnis. Masak mau ikut politik juga?” kata Tan Tek Sie.

Polisi menganjurkan tokoh-tokoh Tionghoa minta maaf soal Gang Tujuhbelas. Mereka pun minta maaf dan bikin pernyataan tertulis. Mereka berfoto bersama, bergandengan tangan.

Malamnya, sekitar 200 orang berkumpul depan restoran Gajah Mada, samping Jalan Hijas. Menurut Usmardan, massa ini dipimpin Syarif Mahmud, seorang pengusaha yang dikenal sebagai ketua Ikatan Motor Indonesia. “Mahmud terang-terangan memprovokasi massa untuk membakar restoran Gajah Mada, di depan aparat kepolisian yang dipimpin oleh Wakapoltabes Pontianak.” Syarif Mahmud mengatakan dia mewakili keluarga Gang Tujuhbelas selaku “korban” pemukulan Ek San. Namun polisi siaga.

Usmardan mengatakan mereka tak diundang polisi, “Kami tidak pernah menunjuk Syarif Mahmud atau siapa pun sebagai wakil keluarga untuk tindakan anarkis berupa perintah membakar Pontianak.”

Di Pontianak, keluarga Alkadrie adalah keluarga besar. Mereka semuanya keturunan Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie. Nama mereka, bila lelaki, biasa diawali “Syarif” dan bila perempuan “Syarifah.” Sultan Hamid II nama lengkapnya Syarif Hamid Alkadrie. Syarif Usmardan, yang banyak memberikan informasi kepada saya, bernama panjang Syarif Usmardan bin Usman bin Hamid Alkadrie. Syarif Mahmud dan Syarif Usmardan sama-sama memakai nama keluarga Alkadrie. Namun satu keluarga belum tentu satu kepentingan.

“Kami hanya menganggap insiden Gang Tujuhbelas sebagai tindakan kriminal murni,” kata Usmardan. Dia jengkel dengan Syarif Mahmud maupun Syarif Mohdar. Usmardan menyebut kemungkinan adanya “konspirasi” terhadap peristiwa Gang Tujuhbelas.

Strategi Kampanye Cornelis

Suatu malam saya diundang ke sebuah rumah di daerah Siantan, seberang Sungai Kapuas. Tuan rumahnya, Kristianus Atok. Undangannya semua aktivis Dayak. Saya tertarik dengan cerita mereka menyusun strategi kampanye Cornelis.

Atok bekerja untuk Yayasan Pemberdayaan Pefor Nusantara, sebuah organisasi pengembangan masyarakat, yang bekerja di beberapa kabupaten Kalimantan Barat. Dia menyebut tesis Jamie Davidson, Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia, sebagai kritik terhadap politik etnik di Kalimantan Barat.

Intinya, Davidson mengatakan Kalimantan Barat merupakan kancah pertikaian etnik. Sejak pembersihan etnik Tionghoa pada 1967, rezim Soeharto mulai menjalankan program transmigrasi dan bisnis penebangan hutan. Belakangan perkebunan kelapa sawit dibuka besar-besaran. Korbannya, terutama orang-orang Dayak, yang tinggal di pedalaman. Mereka melihat para transmigran dibantu. Mereka melihat para pengusaha tebang hutan. Lingkungan hidup mereka rusak berat. Mereka dimiskinkan.

Sejak 1980an, orang-orang ini membentuk perlawanan lewat jalur kebudayaan Dayak. Daya’ atau Dayo’ atau Dayuk berarti “hulu.” Ada macam-macam organisasi adat dan program dibuat, termasuk Pancur Kasih, sebuah credit union. Aktivis Dayak suka mengacu pada pertemuan tahun 1894 di Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah, sebagai tonggak nasionalisme Dayak. Saat itu pemerintah Hindia Belanda mensponsori upaya perdamaian antar kelompok Dayak agar berhenti berperang dan mengayau. Makin lama makin santer mereka merasa punya hak sebagai penduduk asli Borneo. Mereka mau jabatan-jabatan publik dengan identitas etnik. Gubernur, bupati, walikota, rektor, dekan, camat dan sebagainya.

Revitalisasi Dayak ini memancing orang pesisir mengencangkan identitas Melayu. Identitas Dayak sama rumitnya dengan Melayu. Bahasanya, ada Kanayatn, Iban, Punan, Kendawangan dan lain-lain. Agamanya lebih campur: Katolik, Protestan, Islam, Kaharingan dan sebagainya. Menurut buku Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak, di Kalimantan Barat ada 151 “subsuku” dan 168 bahasa Dayak.

Salah seorang bupati Dayak, Cornelis, mengincar kursi gubernur dalam pemilihan langsung November 2007. Cornelis anak kedua dari tujuh bersaudara, kelahiran Sanggau tahun 1953. Dia ikut pendidikan APDN di Pontianak, studi ilmu pemerintahan di Universitas Brawijaya Malang dan magister ilmu hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak. Pada Agustus 1999, sebagai camat Menyuke, Cornelis muncul di halaman depan majalah Kalimantan Review dimana dia bicara, “Sebaiknya kita (Borneo Barat) merdeka saja.”

Cornelis menjadi bupati Kabupaten Landak selama dua periode. Dia juga menjadi ketua cabang Kalimantan Barat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri. Maka Cornelis mencalonkan diri sebagai gubernur dengan dukungan PDIP.

Yohanes Supriyadi, adik Kristianus Atok, termasuk orang yang ikut sebagai panitia pemenangan Cornelis. Supriyadi ambil cuti tiga bulan. Dia lihat pasangan lain selalu mencalonkan Melayu sebagai gubernur dan Dayak sebagai wakil. Pasangan incumbent Usman Ja’far dan LH Kadir adalah duet Melayu-Dayak. Pengusaha Osman Sapta Odang dan Ignatius Lyong juga duet Melayu-Dayak. Akil Mochtar dan AR Mecer juga Melayu-Dayak.

Kubu Cornelis ingin calon wakil bisa menyumbang suara. Cornelis punya 11 calon wakil. Ada Dayak, ada Melayu, ada Tionghoa, Jawa bahkan Ambon. Suara Melayu sulit diharapkan. Suara Melayu kemungkinan akan tersedot ke kandidat Melayu.

Menurut data Badan Pusat Statistik, yang diolah lagi dalam buku Mozaik Dayak, jumlah total warga Kalimantan Barat pada 2003 sekitar 3,7 juta orang. Melayu dan Dayak pada urutan teratas (masing-masing 37,75 persen), Tionghoa (10,01 persen), Jawa (9,41), Madura (5,51), Bugis (3,2), Sunda (1,2), Banjar (0,66) dan Batak (0,56). Mozaik Dayak diterbitkan oleh Institut Dayakologi (statistik senantiasa jadi bahan debat di Pontianak).

Etnik Tionghoa adalah puak ketiga terbesar sesudah Melayu dan Dayak. Pilihan Cornelis adalah mencari orang Tionghoa. Kubu Cornelis memilih Christiandy Sanjaya, seorang kepala sekolah Kristen di Pontianak. “Christiandy dipilih karena kepribadiannya kalem, tidak berapi-api macam Cornelis,” kata Supriyadi.

Abang Imien Thaha dari MABM sadar strategi Cornelis bisa mengalahkan kandidat Melayu. Imien memanggil semua kandidat Melayu. Dia minta Melayu maju hanya satu calon. Harapan Imien Thaha bertepuk sebelah tangan.

Ketika kandidat resmi bertarung, calon Melayu muncul tiga orang. Gubernur Usman Ja’far tetap dengan LH Kadir. “Kuda hitam” muncul dari Osman Sapta Oedang, seorang pengusaha-cum-politikus asal Ketapang.

Kubu Cornelis, yang lebih berpengalaman dalam politik, melatih anak-anak muda Tionghoa, pendukung Sanjaya, bagaimana cara bikin agitasi, propaganda maupun advokasi.

“Sebelumnya mereka apolitis, tidak peduli orang mau kampanye, pemilu, tapi sekarang mereka sangat partisipatif dalam pemilu,” kata Kristianus Atok.

Orang Tionghoa ramai-ramai mendaftar untuk kartu pemilih.

“Itu yang membuat Melayu takut,” kata Atok.

Yohanes Supriyadi mengatakan, “Militansi orang Tionghoa itu mirip orang Dayak. ‘Pokoknya Cina!’”

Kampanye di Kalimantan Barat pun menderu-deru. Bong Su Mian, seorang pendukung Sanjaya, mendirikan tim Thung Sim guna memetakan pemilih. “Orang Tionghoa sebagai warga Indonesia juga harus berperan. Kita juga merasa memiliki bangsa Indonesia,” kata Su Mian. Dalam bahasa Hakka, “thung sim” artinya “sehati.”

Pada 15 November 2007, sekitar 2.1 juta pemilih memberikan suara dalam pemilihan gubernur, pertama secara langsung, di Kalimantan Barat. Cornelis menang 43 persen (930,679 suara). Cornelis menang di delapan kabupaten: Bengkayang, Singkawang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Usman Ja’far menang urutan kedua (31 persen). Dia menang di Sambas dan Pontianak. OSO menang di kampungnya Ketapang (15,74 persen), Akil Mochtar mendapat 9,66 persen suara.

Dalam dunia politik tradisional macam Borneo Barat, dimana etnik dan agama lebih penting daripada partai, "suara Melayu" pecah, maka Cornelis menang mudah. Kota Singkawang, yang memiliki mayoritas Tionghoa, 85 persen memberikan suara kepada Cornelis-Sanjaya. Kekuatiran Imien Thaha terbukti. Rusman Namsurie mengatakan, “Melayu itu terlalu percaya diri.”

Kemenangan Christiandy sebagai wakil gubernur disambut sukacita oleh orang Tionghoa. Sejarah republik ini mencatat perkembangan baru. Orang Tionghoa menang pemilihan umum. Masyarakat Dayak tak kalah sukacita. Kalimantan Review menyebut Cornelis sebagai “reinkarnasi Oevaang Oeray.”

Iklan Maaf

Sabtu 8 Desember 2007, masyarakat Pontianak menemukan iklan menarik. Harian Pontianak Post, Equator, Berita Khatulistiwa dan Borneo Tribune serentak menurunkan iklan dengan judul “Permintaan Maaf.” Isinya, hasil pertemuan yang dipimpin ajun komisaris besar Andi Musa.

PERMINTAAN MAAFBERDASARKAN HASIL PERTEMUAN SECARA KEKELUARGAAN YANG DIPRAKARSAI OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR PONTIANAK, KAMI ATAS NAMA WARGA TIONGHOA KOTA PONTIANAK DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF ATAS KESALAHPAHAMAN YANG TERJADI PADA HARI KAMIS MALAM TANGGAL 6 DESEMBER 2007 DI JALAN TANJUNGPURA GANG TUJUHBELAS DAN SEKITARNYA, KEPADA SAUDARA-SAUDARA KAMI YANG MENJADI KORBAN ATAU YANG TERGANGGU DALAM PERISTIWA TERSEBUT.DEMIKIAN PERMOHONAN MAAF INI KAMI BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA TANPA ADANYA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN, DENGAN DILANDASI CINTA KEDAMAIAN DAN SEMANGAT NASIONALISME DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Sembilan orang Tionghoa menandatangani permohonan maaf itu. Mereka terdiri Lie Khie Leng, Kardi Kahim, Sutadi, Phang Khat Fu, Lim Kui On, Liang Kia, Tan Tek Sie, Ateng Sanjaya dan Setiawan Lim. Mereka hanya menaruh nama, tanpa jabatan. Hanya satu undangan, Hartono Azas, wakil ketua DPRD Kota Pontianak, tak teken.

Iklan tersebut dianggap membuat banyak orang lega. Warung-warung kopi mulai ramai lagi. Polisi juga siaga satu.

Namun permintaan maaf itu juga dinilai berlebihan. Beberapa pemuka Tionghoa, misalnya Chua Yang Khui, mengirim surat protes. Mereka berpendapat minta maaf benar namun jangan mengatasnamakan “warga Tionghoa Pontianak.” Cukup mengatasnamakan “keluarga Ikhsan.”

Gunawan Lim dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan, “Saya orang Tionghoa, kok dibawa-bawa?”

Gusti Suryadarma, seorang warga Gang Bayu, mengatakan pada saya, “Orang Cina, kawan-kawan saya, kan tidak berdosa? ‘Kami warga Tionghoa, minta maaf, itu kan menekan?’

”Sasaran protes adalah Lie Khie Leng alias Lindra Lie, seorang pengusaha dan ketua Yayasan Bhakti Suci, organisasi payung yayasan kematian warga Tionghoa di Pontianak.

Total ada 56 yayasan bergabung ke Bhakti Suci. Yayasan-yayasan ini dasarnya mengurus orang mati berdasarkan masing-masing marga. Marga Lim, Tan dan Ng termasuk paling besar di Pontianak. Pada 1967 Yayasan Bhakti Suci membantu menampung pengungsi Tionghoa. Bhakti Suci belakangan membantu bikin dokumen-dokumen kewarganegaraan untuk Tionghoa miskin. Mereka juga mendirikan armada pemadam kebakaran. Mereka juga punya program sosial termasuk membantu korban bencana alam.

Tan Tek Sie, seorang penandatangan, mengatakan, “Saya tidak pernah diganggu-ganggu. Beliau (Lie) ini yang satu-satunya diuber-uber. Yang delapan orang nggak diganggu-ganggu.”

Lie Khie Leng mengatakan, “Kita capek-capek damaikan, kita minta maaf, mereka tidak senang. Kita minta maaf bukan pada semua Melayu. Hanya minta maaf pada korban.”

“Orang sudah minta maaf, mau apalagi? Sudah mengalah demi menyelamatkan keseluruhan. Bahkan pihak mereka sendiri bilang, ‘Masak hanya minta maaf?’ Polisi berlakukan siaga satu. Malam itu polisi melahirkan penembakan (peringatan), sesudah siangnya tanda tangan. Kapolda turun tangan sendiri.”

Keesokan harinya, Tan Tjun Hwa, Andreas Acui Simanjaya dan Gunawan Lim, tiga orang Tionghoa yang relatif muda, mendatangi rumah Lie Khie Leng dengan amarah menggumpal. Mereka tanya mengapa Lie menyampaikan permohonan maaf “atas nama warga Tionghoa Pontianak.” Sejak kapan Lie diberi mandat oleh semua warga Tionghoa?

Lie Khie Leng memarahi orang-orang muda ini. Dia bilang mereka belum tahu persoalan. Lie menuding muka Tan Tjun Hwa. Maka Tan memiting leher Lie. Kardi Kahim, seorang pengurus Bhakti Suci, spontan mendorong Tan Tjun Hwa dan Simanjaya.

“Ini orang tua. Kamu jangan nggak sopan! Hormati orang tua,” kata Kahim.

Kasus ini pun menggelinding ke kantor polisi. Mereka bertiga diperiksa dengan dugaan penganiayaan dan perbuatan tak menyenangkan. Gunawan Lim tak menyangka kedatangan mereka jadi kacau. Mereka minta maaf. Lie Khie Leng memaafkan mereka. Kasus pun ditutup.

SK Naga

Salah satu kegemaran saya di Pontianak adalah mengobrol di warung kopi. Pagi hari sarapan bubur ayam di Jalan Merapi. Siang memilih nasi kuning, nasi goreng atau makanan lain di Jalan Gajah Mada. Sorenya, kopi dan penganan. Malam bisa pilih seafood. Warga Pontianak, mau Cina kek, Melayu kek, Batak kek, semuanya, suka mengobrol berjam-jam di warung kopi.

Gusti Suryadarma dari Gang Bayu mengajak saya bertemu di warung kopi Sari Wangi, Jalan Tanjung Pura. Suryadarma kelahiran Pontianak, belajar di sekolah Kristen Gembala Baik serta SMA Katolik Santo Paulus. Dia aktif di Tarbiyah Pontianak. “Saya kalau masuk rumah orang Cina, sampai di dapur,” katanya.

Dalam pemilihan gubernur November 2007, dia mendukung Osman Sapta Odang.

“Saya tidak senang (Gubernur) Usman Ja’far. OSO adalah alternatif pilihan. Dia pribadi yang berhasil. Orang pasar punya dana milyaran, pebisnis ulung, pelobby ulung, tinggal di Jakarta, Ketapang, Pontianak.”

Osman Sapta Odang atau OSO juga seorang pribadi yang berwarna. Di Pontianak dan Singkawang, OSO dikenal sebagai pemilik Hotel Mahkota. Dia juga presiden komisaris Lion Air namun juga ketua Partai Persatuan Daerah. OSO pernah duduk sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat saat ketuanya Amien Rais. Sebagai wakil ketua MPR, OSO pernah mengajak beberapa rekannya, berpelesiran di Paris, menginap di hotel mewah dan sewa limousin dengan tarif ratusan dollar per jam. Amien Rais uring-uringan. OSO pernah meninju sesama legislator ketika sidang di Senayan.

November lalu Gusti Suryadarma memimpin protes terhadap Majelis Ulama Indonesia. Pasalnya, MUI Kalimantan Barat memasang iklan besar-besaran mendukung Usman Ja’far sekitar seminggu sebelum pemungutan suara. Dari Jakarta, ketua harian MUI Pusat H Amidhan menyatakan MUI tak boleh berpolitik. Suryadarma protes bersama sekitar seratusan rekannya. Ketika ditanya apa nama mereka, Suryadarma pun memakai nama “Barisan Umat Islam.”

Ketua umum MUI Kalimantan Barat KH Rahim Dja’far akhirnya mencabut instruksi tersebut. “Keputusan itu memang saya tanda tangani. Tapi, untuk kalangan 21 organisasi (Islam). Bukan untuk umum. Kita juga tidak ada desakan, hanya menganjurkan,” kata Rahim Dja’far.

Pada 7 Januari 2008, Gusti Suryadarma membawa Barisan Umat Islam ke DPRD Kota Pontianak dan mempertanyakan legalitas organisasi Majelis Adat dan Budaya Tionghoa. “Kami hanya mempertanyakan apakah budaya Tionghoa tersebut berasal dari adat budaya tradisional Kota Pontianak? Kami mohon jawaban dari DPRD Kota Pontianak,” katanya. Pertemuan massa ini sempat tegang. Suryadharma menggebrak meja.

Di Sari Wangi, Suryadarma menerangkan pada saya bahwa “kebudayaan Cina” ada. Namun “kebudayaan Tionghoa” tak ada. Cina setara dengan Melayu, sama-sama kebudayaan.

“Mana ada suku Tionghoa? Ada Khek, ada Hok Lo, ada Hokkian.”

“Jangan sampai pembodohan, mana mungkin barongsai, naga, disebut kebudayaan Tionghoa?”

“Di seluruh dunia orang bilang, Happy Chinese New Year bukan Happy New Year in Tionghoa.”

“MABT itu organisasi yang berbahaya. MABT itu harus bubar. Ganti dengan Forum Komunikasi Tionghoa,” katanya.

Ada relativisme moral dalam argumentasi Suryadarma. Cara kehidupan orang Tionghoa, tentu saja, bukan adat tradisional Borneo. Tapi apa batas tradisional dan tak tradisional? Bukankah Islam, maupun Kristen, juga bukan asli Borneo? Dua agama ini asalnya di jazirah Arab.

Saya menemui Dr. Yusriadi, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, guna menerangkan masalah ini. Yusriadi mendapatkan gelar doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur. Dia murid James T. Collins, professor bahasa-bahasa Borneo. Yusriadi menulis buku, bersama rekannya Hermansyah, Orang Embau: Potret Masyarakat Pedalaman Kalimantan. Dia sering bingung kalau ditanya dia orang Melayu atau Dayak? Orang Embau bisa disebut Dayak, bisa disebut Melayu.

Menurut Yusriadi, “orang Melayu tertentu” memang hendak menyerang orang Tionghoa sejak kemenangan Cornelis-Sanjaya. Ada saja alasan yang mereka manfaatkan, termasuk Gang Tujuhbelas maupun MABT. Namun Melayu militan itu masih berhitung. “Bukan mereka menghitung kekuatan orang Tionghoa. Tetapi mereka menghitung orang Dayak yang sekarang berada di belakang orang Tionghoa,” kata Yusriadi.

Ada banyak contoh ketika orang Melayu ribut-ribut terhadap orang Tionghoa, orang Dayak memberikan sinyal: ketaksukaan mereka terhadap aksi ini.

Analisis Yusriadi sejajar dengan tesis Jamie Davidson: Melayu maupun Dayak bersaing dan mereka yang di tengah jadi korban. Orang Dayak mengusir orang Madura dari Sanggau Ledo, pada 1997, karena Madura adalah puak yang lemah. Orang Melayu mengusir Madura dari Sambas, pada 1999, juga karena jumlah Madura kecil. Ketika orang Dayak mengusir orang Madura dari Sampit, Kalimantan Tengah, pada 2001, alasannya juga sama. Kini golongan Madura sudah keok. Ribuan orang Madura dipotong kepalanya, dibelah punggungnya, dimakan hatinya. Kini persaingan mereka mencari korban yang tetap minoritas: golongan Cina. Pepatah, “Dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung,” dulu dimanipulasi untuk membenarkan diskriminasi terhadap etnik Madura. Sekarang pepatah sama dimanipulasi untuk menyudutkan pendatang lain: golongan Tionghoa.

Akhir Januari 2008, Walikota Pontianak Buchary Abdurrahman mengadakan rapat Muspida Kota Pontianak. Tujuannya, membahas ketegangan Melayu militan terhadap golongan Tionghoa. Buchary mengatakan pada saya bahwa dia mendapat masukan dari kepala polisi, militer, kejaksaan, Badan Intelijen Nasional maupun DPRD Kota Pontianak. Mereka menyarankan kegiatan festival naga, yang biasa dilakukan untuk merayakan tahun baru Imlek maupun Cap Goh Meh, tak diadakan dulu.

“Selesai rapat Muspida, saya panggil sekitar 20-an pemuka-pemuka masyarakat Tionghoa, menjelaskan SK Naga. Banyak yang mendukung dan hanya satu-dua saja yang menolak. Pertimbangan yang diambil sudah luar biasa, kalau diizinkan bisa kacau,” katanya.

Pada 5 Februari 2008, Buchary Abdurrahman mengeluarkan SK No. 127, biasa disebut “SK Naga.” Isinya, dalam melaksanakan perayaan Imlek dan Cap Go Meh, pemerintah Pontianak melarang: (a) Perdagangan dan pemasangan petasan; (b) Arakan naga, barongsai di jalan umum dan fasilitas umum. Permainan naga, barongsai, bisa dilaksanakan di Stadion Sultan Syarif Abdurrachman Pontianak. Mobilisasi naga ke stadion, harus menggunakan kendaraan truk.

Reaksi di kalangan orang Tionghoa cukup ramai. Beberapa organisasi, yang sudah bikin naga, memutuskan pindah permainan ke Singkawang. Mereka tak mau main di stadion. Alex Hasim dari Yayasan Bhakti Suci mengatakan pada saya pemindahan permainan, dari jalanan ke stadion, sebenarnya memotong sumber penghasilan panitia. Pembuatan satu naga, tergantung panjangnya, Rp 100-200 juta. Belum lagi untuk operasi 100an pemain. Panitia harus beli baju dan sepatu. “Mereka harapkan angpao. Kalau di lapangan nggak ada yang kasih angpao,” kata Hasim. “Nggak ada angpao, ya nggak bisa jalan. Mereka yang arakan naga, marah semua.

”Saya menemui Buchary Abdurrahman dua kali. Dia dulu dikenal sebagai dokter yang naik motor, melayani pasiennya di kampung-kampung. Buchary bangga mengatakan semua anaknya selesai kuliah. Buchary termasuk orang yang menggagas festival naga pasca-Orde Baru dengan “Piala Walikota.” Menurutnya, perkelahian Gang Tujuhbelas bisa diselesaikan secara formal tetapi tak bisa selesai secara emosional. Dia ingin mendinginkan suasana. Menurut Buchary, “Itu sifatnya situasional. Ini tanggungjawab dan resiko pemimpin. Ini untuk menyelamatkan kepentingan lebih besar walaupun akibatnya saya tidak populis.”

SK Naga tersebut, membuatnya mendapatkan kecaman. Banyak orang mengatakan tindakan itu rasialis. “Bagaimana Pontianak melarang sementara tetangga kita, Kubu Raya, memperbolehkan?” kata Farid Muchsin. Bong Su Mian dari Forum Komunikasi Pemuda Tionghoa mengatakan Cap Goh Meh suatu kebudayaan bagi sebagian besar orang Tionghoa di Indonesia. “Itu ritual. Manusia punya hak untuk liturgi,” katanya.

Buchary berpendapat, “Kadang-kadang kita mau meniru Amerika, tapi nggak tahu apa yang mau ditiru. Disana sesudah kalah ya salaman. Bu Mega sampai sekarang nggak mau salaman dengan (Presiden) SBY.

”Zaman Presiden Soeharto, tarian naga dilarang sama sekali. Orang-orang Tionghoa mengalami diskriminasi. Mereka dipaksa ganti nama. Agama Khong Hu Chu dilarang. “Kelenteng saja masih susah ditahan,” kata Alex Hasim.

Pada 20 Februari 2008, Erwan Irawan dari Permak membawa seratusan pendukungnya ke Rumah Melayu. Mereka menyatakan dukungan terhadap SK Naga. Mereka minta DPRD Kota Pontianak mengubah SK menjadi Peraturan Daerah. Artinya, larangan bukan sementara namun permanen.

Mereka menamakan diri Barisan Melayu Bersatu. Mereka menuntut seluruh warga Pontianak menggunakan bahasa Indonesia, DPRD Pontianak segera melarang festival naga, mengganti semua tulisan asing di tempat-tempat umum dengan bahasa Indonesia dan mengganti nama-nama pahlawan dengan terutama pahlawan Kalimantan Barat.

Erwan mengatakan barongsai dan naga bikin macet lalu lintas. Kalau satu naga panjangnya 20 meter, “Kalau 20 yang main, maka 400 meter. Kasihan sopir oplet, sopir taxi, yang perlu sampai ke rumah macet total.”

Erwan berdiri di podium ketika menyampaikan maklumat. “Hidup Melayu, hidup Melayu! Allahu Akbar, Allahu Akbar,” teriak pendukungnya.

Gawai Dayak

Ketika di Pulau Jawa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merayakan apa yang disebut “Seabad Kebangkitan Nasional Indonesia,” dengan acara kolosal di Stadion Senayan, dan berbagai macam seminar, pameran serta … kebangkitan harga BBM, pada hari yang sama, saya menikmati tari-tarian dalam pembukaan sepekan Gawai Dayak di Pontianak.

Acaranya diadakan di Rumah Betang, sebuah bangunan dua lantai terbuka, penuh ukiran-ukiran Dayak dan dominasi warna merah. Ada baliho-baliho dengan gambar Gubernur Cornelis dan Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya. Walikota Buchary Abdurrahman dan isterinya masing-masing juga pasang satu baliho.

Di halaman ada puluhan kios. Ada kios majalah Kalimantan Review, Super Mie, permen Relaxa, spanduk ucapan selamat dari Kerukunan Masyarakat Batak serta 38 sanggar kesenian Dayak. Banyak kios menjual manik-manik Dayak. Ada juga kios yang menjual lotion pemutih kulit. Di bagian belakang, jual rupa-rupa penganan Dayak.

Semua hadirin berdiri ketika “Mars Dayak” karya F.C. Palaoensoeka, politikus Partai Dayak, dinyanyikan. “Zaman Orde Baru tidak boleh dinyanyikan,” bisik Tanto Yakobus, wartawan Dayak dari Borneo Tribune. Dulu lagu ini dianggap lagunya Partai Dayak. Di Jakarta, mungkin Palaoensoeka lebih dikenal sebagai salah satu pendiri harian Kompas bersama I.J. Kasimo, Frans Seda, Jakob Oetama dan Auwjong Peng Koen.

“Baru tahun ini Gawai Dayak dibuka oleh gubernur yang asli Dayak,” teriak Tarsisius Ivan Subandap dari Sekretariat Bersama Kesenian Dayak. Ada nada bangga dalam pidato Subandap.

Rumah panjang ini milik Dewan Adat Dayak. Ketuanya, Thadeus Yus, memimpin pembukaan. Gawai adalah perayaan “masa habis baladang.” Maknanya, ucapan syukur kepada alam dan kehidupan. Orang Dayak dekat dengan alam. Ancaman lingkungan adalah ancaman buat masyarakat Dayak.

Yus juga menyinggung bahwa Rumah Betang perlu yang “lebih representatif.” Gubernur Cornelis, yang duduk di deretan sofa depan, tergelak-gelak. Tampaknya, Yus menyindir Cornelis. Bangunan ini lebih sederhana dari Rumah Melayu.

Puncak acara adalah Cornelis pidato. Dia mengenakan jas merah darah dengan sulaman Dayak Iban. Dia didampingi dua prajurit Dayak, telanjang dada, penuh tatto, memegang mandau dan perisai.

Sudah lama saya tak lihat ada politikus bisa pidato di Indonesia. Mungkin ini peninggalan zaman Soeharto, ketika pidato isinya angka dan slogan. Cornelis mengajak hadirin tergelak, diam dan tersenyum.

“Salah nggak, saya jadi tuan di negeri sendiri?” tanyanya.

Dia juga mengeluh orang tak sabar menunggu kinerjanya. Dia bilang baru empat bulan jadi gubernur. Sekarang masih menyusun anggaran. Dia juga capek dimintai sumbangan. “Saya tidur saja nggak sempat. Empat jam sehari.”

Dia juga bilang soal pemberian hak pengelolaan hutan zaman Orde Baru. “Booming HPH konyol itu. Bayangkan 1.5 juta hektar hutan dijadikan HPH. Karena pembuat kebijakan tidak berpihak.”

“Kebijakan 40 tahun mana mungkin saya tanggung sendirian? Baru empat bulan jadi gubernur.”

Cornelis juga mengajak hadirin menghargai keragaman etnik. Di Kalimantan Barat ada orang Madura, Bugis, Jawa, Tionghoa, Melayu, “Itulah hebatnya Kalimantan Barat.”

“Semua rakyat kita, yang tidak mendukung juga warga kita.”

Di deretan hadirin, saya lihat ada Haji Sulaiman, ketua Ikatan Keluarga Madura, yang banyak mendukung Cornelis. Para pengurus Yayasan Bhakti Suci, termasuk Lie Khie Leng, juga ada. Thadeus Yus sempat celingukan mencari tamu dari MABM. Dia heran mengapa tak ada pengurus puak Melayu datang.

Hadirin dipersilahkan makan siang. Ada tari-tarian dan karnaval. Alamak … ada dua naga diikutkan: kuning dan orange. Mereka dimainkan di jalanan umum. Saya tanya Thadeus Yus soal larangan naga. “Ini acara syukuran masyarakat Dayak. Semua etnik diundang, termasuk Tionghoa. Larangan Cap Goh Meh itu eksklusif untuk orang Chinese,” katanya.

Saya ingat analisis Dr. Yusriadi. Hubungan Dayak-Tionghoa sedang mesra. Maka naga pun tampil dalam Gawai Dayak. Ini menambah bara dalam sekam. Yusriadi menerangkan hubungan antar Tionghoa-Melayu saat ini, bukan saja bermasalah, tapi sangat kritis. “Ibarat retak menunggu belah,” katanya.

“Orang Melayu tertentu terus menekan dan tidak memberi ruang. Sekarang ini mereka menjual tantangan, menunggu orang Tionghoa mau membelinya. Ketika orang Tionghoa melawan, itulah yang ditunggu. Soalnya sekarang, sampai kapan orang Tionghoa bisa bersabar ketika berada di bawah tekanan?”

Hitungan akan berubah ketika hubungan Tionghoa-Dayak tak mesra lagi. Mungkin ada kebijakan Cornelis dan Sanjaya yang berbenturan. “Nah, ketika itu terjadi, mungkin orang Melayu yang selama ini agak gerun terhadap kekuatan orang Dayak, di belakang Tionghoa, akan melakukan gerakan,” kata Yusriadi. Orang Tionghoa bisa menjadi “musuh bersama.”

Ada anggapan pembunuhan Tionghoa takkan terjadi. Mereka terlalu penting secara ekonomi. Banyak orang Melayu akrab dengan Tionghoa. Tionghoa juga kelompok pendatang tertua di Kalimantan Barat. Yusriadi mengatakan bahwa yang sekarang ribut adalah “kelompok pinggiran.” Namun, dalam banyak contoh, pembunuhan besar-besaran selalu bermula dari masalah kecil.

Orang Tionghoa, meminjam istilah Amy Chua, adalah market dominant minority. Minoritas ini dominasi pasar. Situasi ini rentan letupan sosial dalam sejarah migrasi manusia. Etnik Tionghoa di Asia Tenggara setara dengan kaum Yahudi di Rusia, kaum Sunni di Irak, etnik Kroasia di Yugoslavia dan sebagainya. Idealnya, tindakan buruk individu tak boleh diterapkan kepada seantero bangsanya. Setiap bangsa pada dasarnya sama, dengan manusia baiknya, dan juga bajingan-bajingannya. Dalam buku World on Fire, Chua menganjurkan kaum minoritas ini membuat program-program redistribusi kesejahteraan.

Oktober nanti, ada empat pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat: walikota Pontianak, bupati kabupaten Pontianak, bupati Kubu Raya serta bupati Sanggau. Dalam sistem demokrasi yang masih muda, lowongan walikota Pontianak bisa dimenangkan oleh siapa saja, termasuk orang Cina.

Ketika meninggalkan airport Supadio, saya merasa pesimis dengan peluang damai di Pontianak. Azas kebersamaan macam apa yang dikembangkan di sini? Kebebasan sipil lemah. Pengadilan terhadap kejahatan masa lampau juga tak ada. Selama orang belum bisa belajar dari sejarah masa lalu, mereka yang dulu melakukan pembunuhan massal, takkan takut untuk melakukannya lagi.

***Andreas Harsono wartawan Jakarta, kini lagi menyelesaikan buku From Sabang to Merauke: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism. Biaya liputan ini dibantu oleh Yayasan Nabil untuk Nation Building (Jakarta). Naskah dimuat majalah Gatra (Jakarta), Borneo Tribune (Pontianak) dan situs Pantau.